Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Demokrasi Terpimpin di Indonesia Carisemuaja. com – Karena Badan Konstituante tidak dapat membuat UUD baru pengganti UUDS maka pada tanggal 5 juli 1959 jam 17.00 hari jum’at Presiden Soekarno mengeluarkan Dekritnya yang berisi :

  1. Pembubaran Badan Konstitiante
  2. Berlaku kembalinya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS
  3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

Sejak saat itu Presiden mengumumkan berlakunya sistem Demokrasi Terpimpin yang di dalamnya banyak terjadi penyimpangan dan penyelewengan terhadap UUD 1945 antara lain :

  1. MPRS mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup
  2. Presiden mengangkat MPRS
  3. Pidato presiden yang berjdul ” Penemuan Kembali Revolusi kita ” dijadikan GBHN
  4. Lembaga tinggi dan tertinggi negara dijadikan pembantu presiden
  5. Presiden membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan DPR-GR

Pada masa Demokrasi Terpimpin Presiden lebih anyak dipengaruhi oleh PKI dan PKI memainkan peranan pentingnya sehingga mendapatkan perlakuan istimewa dari presiden. Dalam rangka mewujudkan tujuannya maka PKI melakukan aski di dalam negeri maupun di luar negeri. Adapun Aksi PKI di dalam negeri berupa:

1. Berusaha menyusup ke parpol dan ormas yang menjadi lawan politiknya kemudian memecah belah

2. Dalam bidang pendidikan mengusahakan agar ajaran Marxis Leninisme menjadi salah satu masta pelajaran wajib

3. Dalam bidang militer, mengindoktrinasi perwira ABRI dengan ajaran komunis

Di luar negeri, PKI berusaha mengubah politik luar negeri yang bebas dan aktif menjurus ke negara-negara yang komunis.

Sistem Ekonomi Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin

1. Devaluasi mata uang

Tanggal 24 Agustus 1959 pemerintah mendevaluasi mata uang Rp. 100,00 menjadi Rp. 100,00 dan Rp. 500,00 menjadi Rp. 50,00, sementara yang di bawah Rp. 100,00 tidak didevaluasi. Tujuan devaluasi untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.

2. Menekan laju inflasi

Dalam upaya membendung aju inflasi pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU no. 2 tahun 1959 dan mulai berlaku sejak tanggal 25 Agustus 1959 dengan maksud untuk mengurangi banyaknya uang yang beredar agar dapat memperbaiki kondisi keuangan dan pereknomian negara.

3. Melaksanakan pembangunan nasional

Pada tanggal 28 Maret 1963 Presiden Soekarno menyampaikan Deklarasi Ekonomi ( DEKON ) di Jakarta.Tujuannya adalah untuk menciptakan ekonomi nasional yang bersifat demokratis dan bebas dari imperialisme untuk mencapai kemajuan ekonomi yang berpegang pada sistem ekonomi berdikari.

admin: Aktif nge blog sejak 2008. Sekarang kerja di salah satu digital advertizing company. Spesialis dalam monetisasi website dan Aplikasi. Certified with Google ADmanager, Google Admob, and Google Analytics

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*